Kamis, 27 Agustus 2009

on

Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil



Dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka Pegawai Negeri Sipil setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti. Setiap pimpinan haruslah mengatur pemberian cuti sedemikan rupa sehingga tetap terjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaaan. Pegawai Negeri Sipil yang hendak menggunakan hak cutinya wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui hierarki, kecuali cuti sakit.


Syarat bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Cuti Bersalin antara lain :
Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin
Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan
Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Persyaratan Administrasinya antara lain :
Surat Pengantar dari SKPD atau Rekomendasi dari atasan langsung
Surat permohonan dari yang bersangkutan sesuai dengan lampiran VIII Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977.
Foto copy SK CPNS dan SK Pangkat terakhir
Foto copy SK jabatan bagi yang menduduki jabatan
Surat Keterangan Melahirkan / Kehamilan dari Dokter / BIdan
Semua rangkap 2 (dua)

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil seperti yang disebutkan pada point kedua dalam syarat mengajukan cuti bersalin, atau yang akan melahirkan anak keempat akan diberikan Cuti di luar Tanggungan Negara, berlaku ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
Permintaan Cuti diluar Tanggungan Negara (CLTN) tidak dapat ditolak.
PNS yang menjalankan CLTN tidak dibebaskan dari jabatannya, atau dengan kata lain, jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain.
Tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN.
Lamanya cuti sama dengan lamanya cuti bersalin yakni 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
Selama menjalankan CLTN tersebut tidak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS
on

CUTI TAHUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil adalah keadaan tidak masuk kerja yang di izinkan oleh Pejabat Pembina kepegawaian dalam jangka waktu tertentu. Cuti bagi Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Karena alasan Penting dan Cuti di Luar Tanggungan Negara. Kali ini kita akan membahas tentang CUTI TAHUNAN bagi Pegawai Negeri Sipil.


Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti tahunan maksimal telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus dan lamanya adalah 12 (dua belas) hari kerja dan tidak dapat dipecah - pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada PP Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil. Yang dimaksudkan dengan bekerja secara terus menerus adalah bekerja dengan tidak terputus karena menjalankan cuti di luar tanggungan Negara atau karena diberhentikan dari jabatan dengan menerima uang tunggu. Untuk mendapatkan cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

Cuti tahunan yang akan dijalankan ditempat yang agak sulit komunikasinya, maka jangka waktu dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari kerja. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengambil Cuti Tahunan dalam jangka waktu tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas ) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan. Begitu pula dengan Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

Cuti tahunan hanya dapat ditangguhkan pelaksanaannya apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya karena ada pekerjaan yang mendesak yang harus segera diselesaikan. Penangguhan ini tidak boleh lebih lama dari 1 (satu) tahun. Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaiman dimaksud di atas dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi, baik yang mengajar pada sekolah / perguruan tinggi Negeri maupun yang dipekerjakan / diperbantukan untuk mengajar pada sekolah / perguruan tinggi swasta yang mendapat liburan menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.
on

Selamat Menjalankan Ibadah Puasa


Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang Bawang beserta jajarannya mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Ramadhan 1430 H
on

Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS

Pada prinsipnya Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan tertentu adalah kewenangan dari masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dilingkungan instansinya. Artikel kali ini akan mengupas dan memperjelas Surat Edaran Menpan Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS yang menduduki Jabatan Struktural Esselon I dan II. Karena untuk daerah Provinsi, Kabupaten / Kota tidak ada Jabatan yang di duduki oleh Pejabat Esselon I, maka di khususkan membahas mekanisme usul perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) PNS yang menduduki Jabatan Esselon II. Mekanisme Usul Perpanjangan Batas Usia Pensiun (BUP) tersebut adalah sebagai berikut :


Perpanjangan Batas Usia Pensiun ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian secara bertahap, yaitu maksimal 2 tahun, misal perpanjangan pertama dari 56 Tahun s/d 58 Tahun, dan perpanjangan kedua dari usia 58 Tahun s/d 60 Tahun.
Perpanjangan Batas Usia Pensiun ditetapkan setelah mendapat pertimbangan BAPERJAKAT instansi yang bersangkutan.
Keputusan perpanjangan BUP sebagaimana dimaksud huruf a diiatas, dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat kemulaitf berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut pada point 2.
Hasil penilaian terhadap pejabat Eselon II baik yang akan/tidak diperpanjang Batas Usia Pensiunnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
Bagi Pejabat Eselon II yang tidak akan diperpanjang batas Usia Pensiunnya menjadi 58 Tahun atau 60 Tahun, maka Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang bersangkutan mengajukan usul pemberhentian dari Jabatannya kepeda Presiden.

Dasar Perpanjangan Batas Usia Pensiun PNS yang menduduki jabatan struktral Eselon I dan II adalah PP Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dijelaskan pada Pasal 4 PP tersebut :
Batas Usia Pensiun dimaksud dalam pasal 3 dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku Jabatan tertentu.
Perpanjangan BUP sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sampai dengan :
65 Tahun bagi PNS yang memangku :
- Jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh dibidang penelitian; atau
- Jabatan lain yangditentukan oleh presiden.
60 Tahun Bagi PNS yang memangku :
- Jabatan Struktural Eselon I
- Jabatan Struktural Eselon II
- Jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri;
- Jabatan Pengawas SMA, SMP, SD, TK atau jabatan lain yang sederajat;
- Jabatan lain yang ditentukan oleh presiden.
58 Tahun bagi PNS yang memangku :
- Jabatan Hakim pada Mahkamah Pelayaran.
- Jabatan lain yangditentukan oleh Presiden

Perpanjangan Batas Usia Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 62 Tahun bagi PNS yang memangku jabatan struktural Eselon I tertentu.
Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan persyaratan :
Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi
Memiliki kinerja yang baik
Memiliki moral dan integritas yang baik, dan
Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan dokter.
on

Dilema Batas Usia Pensiun

Pengurusan Pensiun bagi sebagian Pegawai dianggap hal yang tidak terlalu penting, ini dibuktikan dengan ditemukannya beberapa PNS di Kabupaten Tulang Bawang yang telah mendekati batas usia pensiun tapi belum mengurus SK Pensiun.

Untuk sebagian Pejabat Eselon II masih berharap agar Batas Usia Pensiunnya dapat diperpanjang, namun untuk pejabat Eselon III dan IV belum diketahui dengan pasti alasan menunda-nunda mengurus SK Pensiun tersebut.

Padahal kalau dipikir Pensiun merupakan Jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa Pegawai Negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah.
Penetapan hak atas pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yg disebut pada pengangkatan pertama sebagai Pegawai Negeri menurut bukti yang sah. Bila tanggal kelahiran itu tidak ada bukti sah, maka tanggal kelahiran atas umur pegawai yang bersangkutan ditetapkan berdasar keterangan pegawai yang bersangkutan pada pengangkatan pertama itu dengan ketentuan tanggal kelahiran atau umur termaksud tidak dapat diubah lagi untuk penentuan hak atas pensiun (PS 10 UU. 11/1969).
on

BUP Penyuluh Kehutanan 56 Tahun

Jakarta, Pelita
Batas Usia Penyuluh (BUP) kehutanan akan diperpanjang menjadi 60 tahun dari yang berlaku saat ini 56 tahun. Kebijakan tersebut diperlukan di tengah minimnya jumlah penyuluh kehutanan.
Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan Dephut, Eka Widodo Soegiri, di Jakarta, Rabu (8/4), mengungkapkan saat ini jumlah penyuluhan kehutanan sekitar 4.000 orang dan sebagian besar memasuki masa usia pensiun.
Kalau tidak ada kebijakan perpanjangan batas usia pensiun maka dalam tiga tahun mendatang jumlah penyuluh kehutanan akan berkurang hingga 40 persen, katanya.
Saat ini batas usia pensiun penyuluh pertanian sudah 60 tahun. Sementara penyuluh kehutanan 56 tahun seperti halnya penyuluh perikanan.
Deputi Bidang Kinerja dan Perundang-undang Badan Kepegawaian Negara, Kuspriyo Murdono, menyatakan secara prinsip pihaknya setuju dengan usulan dari Departemen Kehutanan untuk memperpanjang batas usia pensiun penyuluh kehutanan.
Hal itu juga menjadi amanat dari Undang-undang Nomor 16/2006 tentang penyuluhan dimana harus ada kesetaraan diantara penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, katanya.
Menurut Kuspriyo, untuk mewujudkan perpanjangan batas usia pensiun, maka pihaknya meminta Dephut berkoordinasi dengan Departemen Pertanian dan Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mematangkan usulan tersebut dan membawanya ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.
Sekjen Dephut, Boen M Purnama, menambahkan penyuluh kehutanan mempunyai peran strategis untuk mendukung pencapaian kebijakan pembangunan kehutanan nasional. Untuk itu, diperlukan petugas penyuluh yang profesional dengan jumlah yang memadai.
Tugas penyuluh kehutanan juga terkait dengan pencapaian kebijakan pembangunan di sektor lain. Boen mencontohkan soal konversi energi.
Banyak produk kehutanan dengan sentuhan teknologi yang dukembangkan Badan Litbang kehutanan yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti minyak tanah. Disitulah penyuluh akan berperan untuk lebih memperkenalkan teknologi tersebut sehingga ketergantungan akan minyak tanah akan bisa dikurangi, katanya.
Ia menyatakan untuk mencapai jumlah petugas penyuluh kehutanan yang ideal selain terus meningkatkan rekrutmen juga mendorong anggota masyarakat menjadi penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM). Saat ini tercatat 1.800 orang sudah menjadi PKSM.
Menteri kehutanan sudah mengirimkan surat edaran kepada pemerintah daerah agar Pegawai Negeri Sipil yang direkrut untuk mengisi formasi penyuluh tetap dipertahankan.

Minggu, 16 Agustus 2009

on

Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-64



Peringatan HUT RI Ke-64 Kabupaten Tulang Bawang yang biasanya diselenggarakan di depan Masjid Islamic Center di Jalan Lintas Timur Kabupaten Tulang Bawang, pada tahun ini rencananya akan diselenggarakan di Lapangan Pemda Kabupaten Tulang Bawang, yang akan diikuti oleh para Muspida, PNS / Korpri, Unsur TNI, Polri, Pramuka para Siswa dan Tamu undangan.
Pada kesempatan ini pula direncanakan Bapak Bupati akan memberikan penghargaan secara simbolis kepada penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya, Penerima Penghargaan dan Cinderamata Tali Kasih Bagi Pegawai Batas Usia Pensiun periode 2007 - 2008, dan lainnya, yang akan dilanjutkan dengan acara resmi di Gedung Musyarawah Mufakat (GMM) Kabupaten Tulang Bawang

Rabu, 12 Agustus 2009

on

Pembagian Cindera Mata Tali Kasih Pada HUT RI ke-64

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berencana untuk memberikan Cinderamata kepada Pensiunan BUP pada Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-64.

Berikut adalah calon penerima Piagam Penghargaan dan Cinderamata tersebut:

1 PERTIWI 130614344 SD Negeri 2 UGI Menggala
2 IING SUKIM IRMANDANI S.IP. 080020706 Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3 SOEWARNO 130340065 SMP Negeri 1 Tumijajar
4 SAWAL 130911805 SMP Negeri 1 Tulang Bawang Tengah
5 AGUS HENDRO YUWONO 460014508 Dinas Pekerjaan Umum
6 WIJONO 640010870 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
7 MURTOYO HARDI 010069005 Kecamatan Tulang Bawang Udik
8 SUMARWAN 131305638 SD Negeri 1 Kecubung Raya
9 Ir. FAKHRUDDIN SP. M.S. 080056975 Sekretariat Daerah Kabupaten
10 DALAM PUJI 130614341 SD Negeri 1 Gunung Sakti
11 PUNGUT NURLENAWATI 460003817 SD Negeri 1 Lingai
12 Drs. NINDYO SULARTO M.M. 460010528 Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
13 Drs. Hi. ZIKRI DJAFAR M.M. 010056624 Dinas Kesehatan
14 ANWAR ZALDI B.E. 460013811 Dinas Pekerjaan Umum
15 ISMAIL K. 460013707 Kecamatan Way Kenanga
16 NGATMINAH 132009646 SMK Negeri 1 Tulang Bawang Tengah
17 N. SUROYO 460007191 SD Negeri 2 Murni Jaya
18 Drs. SAPIN ISMADI 460010838 SMP Negeri 2 Menggala
19 ANSORI ABDUL RAZAK S.E. 460010742 Kantor Penanaman Modal
20 ROSWANI 460006514 SD Negeri 1 Gunung Katun Tanjungan
21 Hi. MARWAN SHALTA 120088660 Dinas Perhubungan
22 MIDIAR 131796174 SMP Negeri 1 Banjar Agung
23 Drs. IBRANI ZEN 460009492 Dinas Perhubungan
24 ATANG SUWITA 080032588 Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
25 MUHAMMAD NASIR S.E. 160012452 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
26 Drs. TAJUDIN BSR. 460012743 Inspektorat
27 Drs. SANTARY 460013182 Dinas Pasar
28 Dra. MELHANA SARNUBI 130366159 SMP Negeri 1 Menggala
29 ISTIGLALIA SINUNGAN 131542426 SD Negeri 1 Wiralaga I
30 QOYIMAH 460005617 SD Negeri 1 Kahuripan Jaya
31 A. BADARUDDIN 010083970 Kantor Penanaman Modal
32 OLGA SIMANJUNTAK 130349746 SMP Negeri 1 Rawa Pitu
33 HERIMAWAN B.A. 160017177 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
34 SURESMI 460008941 SD Negeri 2 Gunung Terang
35 ABAS 480038900 SD Negeri 2 Moris Jaya
36 Rd. OTONG RUHYANA 140061153 Puskesmas Tulang Bawang I
37 ATI'ULLAH MASYHUR 130366183 SMP Negeri 2 Tulang Bawang Udik
38 Drs. PRASODJO HADIPUTRO 130718358 Dinas Pendidikan
39 MASTINAH 460006513 SD Negeri 1 Gunung Katun Tanjungan
40 DJUMIKAN 131718320 SD Negeri Gunung Menanti
41 EVA EFFENDI A.Ma.Pd. 460006628 SD Negeri Lebuh Dalem
42 Drs. ERPANI SAMPURNA 460011615 Badan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
43 SUHADI 460011626 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan
44 HERMANSYAH SL. 380004359 Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan
45 KUNEN S. 460014582 Dinas Pekerjaan Umum


Bagi Pensiunan yang bersangkutan atau ahli warisnya agar mengikuti peringatan HUT RI tersebut dan membawa fotocopy SK Pensiun dan fotokopy KTP.

Selasa, 11 Agustus 2009

on

Penganugerahan Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX Tahun

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui berencana untuk memberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun, XX Tahun dan XXX Tahun pada Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 64 di Lapangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Senin, 17 Agustus 2009.

Pegawai yang akan memperoleh piagam penghargaan tersebut (bila tidak ada perubahan) adalah :

1 GIRIN HARIYANTO 130473513
2 HERAWATI 460006453
3 ANIYATI 130636972
4 NURMINAH,A.Ma.Pd 130381745
5 SITI MARYAM 130553154
6 BAINA 460010338
7 MUZAKKIR 460010340
8 NURBAITI ARSYAD 130553119
9 ROSTINA MAT ALI 130553120
10 DALIMAH,A.Ma.Pd 130637211
11 KADIR,S.Pd 130473520
12 SUMARNI 130553117
13 SUPRIYATI 130473514
14 ETI RUDIATI 130564078
15 SYAFRUDIN MUIN 130614349
16 DALINAH,S.Pd 130553108
17 SYAMSUL RIZAL 460012729
18 SUMARJO 130553107
19 ABDURRACHMAN 010079976
20 ANITA,A.Ma.Pd 131437901
21 INDERAWATI,A.Ma.Pd 131437890
22 SUKARSIH 131358989
23 SITI SALMAH,S.Pd.I 131075785
24 EDY SANTOSO,A.Ma.Pd 131008167
25 IZATI,A.Ma.Pd 131437899
26 ZAHROH,A.Ma.Pd 131598722
27 Drs.M.RIDWAN 460015669
28 RUSIANA,A.Ma.Pd 131500344
29 MATZEN 460016355
30 SUMARNO,A.Md 80094648
31 SAHIMIN 460018809
32 HERMAN,A.Ma.Pd 131796290
33 ARMALINA,A.Ma.Pd 130828025
34 AKMAL 460017906
35 MUDAWARI,A.Ma.Pd 131153739
36 ELIYAS,S.Pd 130948502
37 SUMADI 130768023
38 MADIYONO,S.Ag 130767476
39 NURLIATI 130718513
40 RUMAYAH 130948245
41 SANIAH,A.Ma.Pd 131500558
42 RIDUAN,SH 140178092
43 HAYATUN .A.Ma.Pd 130948155
44 BAMBANG PURWANTO 131155444
45 SARBANI,A.Ma.Pd 131500244
46 NGUDIYONO,A.Ma.Pd 131304960
47 HALIMAH,A.Ma 131234255
48 YETTY NURYETTY,A.Ma.Pd 130948228
49 SUJIYO 130718554
50 ASTUTI,A.Ma 130861846
51 SURYATI CIKDIN,A.Ma.Pd 131009243
52 DAHLIA,A.Ma.Pd 131437889
53 FARIDA BULHASAN,A.Ma.Pd 131008439
54 HALIMAH ,A.Ma.Pd 131437888
55 SUDIYO,A.Ma 131359725
56 TEGUH 131291703
57 ASNAWATI,A.Ma.Pd 131500199
58 SURYANTI,A.Ma.Pd 131982328
59 DEWI PUTRI,A.Ma.Pd 131757433
60 FATMAH SURI,A.Ma.Pd 131305071
61 LETTY HERAWATI,A.Ma 130767893
62 AFSAH BUDIARTI 130948231
63 YUNIDA SARI 131154777
64 KUSTAM,Ama.Pd 131305115
65 KAMSAH,S.Pd 131305483
66 MUSTAMAR,A.Ma.Pd 131500054
67 SUPARTIYEM,a.Ma.Pd 131305738
68 SYAFEI 140104695
69 ABDURRANI,SP 080091251
70 JUNAIDAH,A.Ma.Pd 131007920
71 EMMA BUNGSU,S.Pd 131305069
72 SIYAM MUFIDAH,A.Ma.Pd 132100324
73 HIKMANSYAH 080119339
74 RUSTINI,Ama 132174773
75 APRIDA WATI,S.Pd 131936239
76 PARJINEM,A.Ma.Pd 132066077
77 RIDWAN 132067691
78 NGATIMIN,A.Ma.Pd 131936246
79 ARYAWAN,SE 460019863
80 SENU RITA,A.Ma 132007067
81 SUJATI 131884183
82 MUNAWARAH,A.Ma.Pd 131982303
83 TARMUJI,A.Ma.Pd 131867819
84 BEJO,A.Ma.Pd 132110192
85 PARIDA,A.Ma.Pd 132111360
86 NGATINI,A.Ma.Pd 131891086
87 EFENDI RAHMAN,S.E 460019766
88 SIRGIRIUS SRIMIATI,A.Ma.Pd 131982574
89 SULASTRI,A.Ma 131936338
90 R. YANTI ARISNA PNR,S.Pd 132151755
91 MARTIN PATRISIA 460021980
on

Perangkat Radio Link BKD Tersambar Petir

Pagi ini 11 Agustus 2009 pukul 07.30 wib perangkat komunikasi data (radio link) kembali terkena musibah. Untuk ketiga kalinya perangkat tersebut tersambar petir sehingga menyebabkan peralatan tidak berfungsi.

Pada kali pertama sambaran petir telah menghanguskan perangkat radio link (wirelless) sehingga seluruh komponen didalamnya terbakar.

Pada kali kedua sambaran petir tidak hanya merusakan perangkat radio link saja namun berikut instalasi jaringan LAN yang terhubung dengannya. Namun parahnya hampir semua komputer pada Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai juga terhubung dengan jaringan LAN tersebut selama 24 jam. Sehingga total kerusakan tercatat 5 (lima) buah komputer dan 1 (satu) buah printer laser mengalami kerusakan, yaitu :
1. Komputer Absensi Sidik Jari mengalami rusak parah berupa CPU dan Monitor LCD terbakar, namun perangkat Sensor sidik jari selamat dan dapat difungsikan kembali dengan memindahkan kekomputer yang lain.
2. Komputer IBM Server mengalami kerusakan pada Mainboardnya sehingga tidak dapat melakukan booting.
3. Komputer HP Proliant Server mengalami kerusakan pada Network Card sehingga tidak dapat terhubung dengan jaringan, proses bootingnya pun sedikit bermasalah. (telah diperbaiki)
4. Komputer Desktop Acer Aspire mengalami kerusakan pada Network Card sehingga tidak dapat terkoneksi dengan jaringan (telah diperbaiki)
5. Komputer HP Compaq dx2000mt mengalami kerusakan pula pada Network Card. (telah diperbaiki)
6. HP LaserJet 5100 tidak dapat berfungsi.
7. Perangkat Wirelless hangus terbakar.

Pada kali ketiga kembali perangkat Wirelless tidak dapat berfungsi, namun kerusakan tidak merambah ke perangkat lain.

Sampai dengan saat ini radio link belum dapat difungsikan.

Rabu, 05 Agustus 2009

on

Penutupan Diklat Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

======================================
Penutupan Diklat SAPK Angkatan Ke II
======================================

Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Ibu Masni Rani Mochtar secara resmi menutup Diklat Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Angkatan Ke II Pelatihan yang dilaksanakan sejak tanggal 27 Juli sampai dengan 31 Juli 2009, bertempat Ruang Pelatihan Komputer lantai 12 BKN diikuti oleh 23 peserta yang terdiri PNS instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah

Dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Informasi Kepegawaian memberikan sertifikat kepada Peserta Diklat Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Angkatan Ke II, Diklat diselenggarakan Di Kedeputian Bidang Informasi Kepegawaian mulai tanggal 27 Juli sampai dengan 31 Juli 2009 dengan peserta utusan dari instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur agar mampu mengelola informasi bidang kepegawaian secara profesional dan diharapkan mampu memahami dan menguasai teknologi informasi, Sistem Pelayanan Kepegawaian dan jaringan Informasi Kepegawaian.

Dari Hasil pelatihan tersebut didapatkan 5 peringkat terbaik dalam Pelatihan Pembangunan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Jaringan Informasi Kepegawaian sebagai berikut :
1. RD. DINI HARIMAN, ST. dengan nilai 85,70
2. ANDREAS SINUNG PRIAMBUDI, ST. dengan nilai 85,00.
3. YOGIE PRIBADI, ST. dengan nilai 85,00.
4. ROMI SATRIAWAN CAHYADI, S.KOM. MAP. dengan nilai 85,00.
5. BUSMAR CANDRA, S.KOM. dengan nilai 84,00.


======================================
Penutupan Diklat SAPK Angkatan Ke I
======================================
Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Ibu Masni Rani Mochtar secara resmi menyerahkan sertifikat pada acara penutupan Diklat Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Angkatan I. Pelatihan yang dilaksanakan sejak tanggal 21 Juli sampai dengan 25 Juli 2009, bertempat Ruang Pelatihan Komputer lantai 12 BKN.

Peserta Diklat Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Angkatan I adalah utusan dari beberapa Badan Kepegawaian Daerah pemerintah daerah dan pemerintah provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur agar mampu mengelola informasi bidang kepegawaian secara profesional dan diharapkan mampu memahami dan menguasai teknologi informasi, Sistem Pelayanan Kepegawaian dan jaringan Informasi Kepegawaian

Dari Hasil pelatihan tersebut didapatkan 5 peringkat terbaik dalam Pelatihan Pembangunan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Jaringan Informasi Kepegawaian sebagai berikut :

1. Henki Firdaus, S.Kom Nilai : 83,54
2. Devizon S. S.Sos Nilai : 82,52
3. Andri Malvinas, ST Nilai : 82,22
4. Wendi Andriansyah, ST Nilai : 81,92
5. Teddy Irawan, St Nilai : 80,56


Dalam kesempatan ini para peserta pelatihan mendapatkan pengarahan secara langsung dari Deputi Bidang Informasi Kepegawaian akan pentingnya pelatihan dan pendidikan bagi peserta pelatihan terutama dibidang ICT


Sumber: www.bkn.go.id
on

Rencana MOU BKN - BKD Se-Lampung tentang KPE

Badan Kepegawaian Negara dan Badan Kepegawaian Daerah se-Lampung direncakanan akan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE)pada tanggal 7 Agustus 2009 (7-8-9) di Bandar Lampung.
on

Kartu PNS Elektronik akan Diberlakukan

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akan memberlakukan kartu PNS elektronik (KPE) untuk seluruh PNS. Namun, Pemkot harus membuat nota kesepahaman dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Sekretaris Kota Bandar Lampung Sudarno Eddi usai rapat pemberlakuan KPE di Ruang Tapis, Rabu (22-7), mengungkapkan penggunaan KPE harus diawali dengan pembuatan nota kesepahaman dengan BKN. Perjanjian tersebut bertujuan agar Pemkot bisa mendapatkan KPE dari BKN. "MoU--memorandum of understanding--akan dibuat sesegera mungkin."

Menurut Sudarno, setelah ada KPE, PNS bisa mendapatkan fungsi dari kartu tersebut. Pemkot juga akan bekerja sama dengan bank pemerintah dan bank swasta agar kartu tersebut bisa dimanfaatkan.

Rapat pembahasan KPE dihadiri Kepala Dinas Tata Kota Choiria Pandarita, Kepala Dinas Kesehatan Reihana, Kepala Inspektorat Meifina, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Khasrian Anwar, Kepala Dinas Pariwisata Fachruddin, Kepala Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Suhadi, serta para camat.

Sudarno menambahkan pembahasan KPE akan dilanjutkan dengan melibatkan semua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKDP). Ia meminta agar semua kepala SKPD hadir dalam pembahasan mendatang.

Sudarno menilai KPE merupakan sistem yang bagus dan sangat membantu PNS. Dengan adanya KPE, pegawai tidak perlu lagi mengambil gaji ke bendaharawan. Gaji langsung ditransfer ke rekening masing-masing.

Choiria mengusulkan agar penggunaan KPE tidak hanya melibatkan bank milik pemerintah, tapi juga bank swasta. Tidak semua pegawai mengajukan kredit ke bank pemerintah. Ada beberapa yang mengajukan kredit ke bank swasta.

Pemberlakuan KPE berdasarkan Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008. KPE akan diberikan kepada semua PNS dan bisa berlaku setelah pegawai pensiun. KPE akan memuat data pegawai, data keluarga, jabatan, nomor induk pegawai (NIP), dan foto.

Kartu tersebut dapat membantu pelayanan kesehatan, pelayanan perumahan, pelayanan tunjangan pensiun, tabungan hari tua, pelayanan gaji, dan transaksi perbankan.

KPE baru diberlakukan di beberapa daerah sebagai proyek percontohan, seperti DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Nangroe Aceh Darussalam
on

SAPK (sistem aplikasi pelayanan kepegawaian)

Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan mewujudkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang handal dengan harapan terwujudnya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akurat melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara On-line (SAPK).

Tujuan lebih lanjut dari sistem tersebut adalah mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir disetiap instansi pusat maupun daerah yang terintegrasi secara nasional dalam sistem aplikasi pelayanan kepegawaian sehingga akan meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian secara transparan dan objektif.

SAPK adalah sistem informasi berbasis komputer yang disusun sedemikian rupa untuk pelayanan kepegawaian.

SAPK mempunyai karakteristik sebagai berikut:

Sistem yang terkoneksi secara on-line antara BKN Pusat, Kantor Regional BKN dan instansi dengan menggunakan jaringan komunikasi data.
Menggunakan satu basis data PNS yang digunakan secara bersama.
Menggunakan struktur data dan tabel referensi yang sama sesuai standar baku yang disusun oleh BKN pusat.
Sistem yang dibangun dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan instansi pengguna
Jaringan yang dibutuhkan, Implementasi SAPK memerlukan jaringan komunikasi data antara BKN dengan Kantor Regional, BKN dengan Instansi Pusat, Kantor Regional BKN dengan Instansi Daerah.
Instansi pengguna SAPK perlu menyiapkan jaringan dengan bandwith minimal 2X64 kbps, network switch dengan spesifikasi standar.

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan SAPK mulai dari pengadaan perangkat keras, sewa jaringan leased line, installlasi program dan pelatihan dibebankan pada anggaran masing-masing instansi.

Pedoman pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dapat merujuk ke http://www.bkn.go.id/peraturan/PERKA_BKN_%2020_2008.pdf peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 20 tahun 2008 tentang "Pedoman pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian".
on

Bank Lampung Bayar Gaji PNS lewat Kartu Elektrik

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Bank Lampung menargetkan Desember 2009, pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui kartu pegawai negeri sipil elektronik (KPE). Target awal, KPE diberlakukan bagi seluruh PNS yang selama ini menerima pembayaran gaji di Bank Lampung.

BKN menunjuk Bank Lampung sebagai satu-satunya pemberi layanan perbankan dalam implementasi KPE bagi seluruh PNS. Untuk itu, Bank Lampung mulai melakukan berbagai persiapan terutama terkait kesiapan sistem teknologi informasi.

KPE merupakan produk Kementerian Aparatur Negara yang akan menggantikan kartu pegawai negeri versi lama (karpeg) sebagai bukti identitas PNS. Selain itu, KPE berfungsi ganda, yakni sebagai kartu kuning, kartu tabungan perumahan (Bapertarum), ATM, kartu Tabungan Pensiunan (Taspen), kartu Asuransi Kesehatan (Askes), dan transaksi lainnya.

Melalui implementasi KPE, PNS dapat melakukan transaksi perbankan di seluruh ATM milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia. "KPE merupakan kartu serbaguna. Satu kartu yang diintegrasikan dengan berbagai fasilitas tambahan untuk beragam keperluan," kata Direktur Utama Bank Lampung, Syamsu Rizal, Senin (4-5).

Identitas KPE adalah data kepegawaian yang memuat semua informasi mengenai PNS dan keluarganya. Nomor seri kartu ini disesuaikan dengan nomor induk pegawai (NIP) sebanyak 18 digit. Implementasi KPE ini, sekaligus penertiban data PNS yang berakibat sering terjadi kasus NIP ganda, pembayaran gaji dobel atau pembayaran gaji pegawai yang meninggal.

"Dengan mengintegrasikan KPE secara elektronik menggunakan teknologi informasi, dapat memberikan pelayanan yang cepat kepada PNS sehingga tidak memerlukan setumpuk dokumen yang harus dibawa ke mana-mana," kata Syamsu Rizal.

Pembuatan KPE dimulai dengan pengambilan foto dan sidik jari masing-masing PNS, menyerahkan karpeg lama, dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau surat izin mengemudi (SIM). Selain itu, dimasukkan data tanggal pengangkatan PNS dan identitas keluarga. Data tersebut harus valid dan lengkap.

Hingga kini, instansi yang mengimplementasikan KPE adalah Pemprov DKI Jakarta, Ditjen Pajak, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Departemen Kominfo, dan Departemen Dalam Negeri. Selain itu, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Nangroe Aceh Darussalam, dan menyusul Lampung.
on

Kepala BKN Membuka Diklat Implementasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Angkatan I



Dalam rangka Meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur dan meningkatkan pengelolaan informasi di bidang kepegawaian secara profesional, Kepala BKN Bapak Edi Topo Ashari didampingi oleh Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Ibu Masni Rani Mochtar secara resmi membuka Diklat Situs BKN, Komputer Perkantoran, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Jaringan Informasi Kepegawaian. Acara tersebut dilaksanakan hari ini Rabu tanggal 21 Mei 2007 di ruang Multimedia Deputi Informasi Kepegawaian BKN Pusat.

Peserta Diklat Situs BKN, Komputer Perkantoran, Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dan Jaringan Informasi Kepegawaian adalah perwakilan PNS yang dikirim oleh instansi pemerintah daerah diantaranya, BKD Pemkab Banjar Baru, BKD Pemkab Lahat, Setda Pemkab Lombok Timur, BKD Pemkab Tegal, Setda Sukamara, Dinas Kesehatan Pemkab Sukamara, Disnakertrans KB dan Catatatan Sipil Pemkab Sukamara, BKD Pemkab Soppeng, BKD Pemkab Dompu, BKD Pemkab Cilegon, BKD Pemkab Boyolali, BKD Pemkab Jembrana, BKD Pemkot Padang, BKD Pemkab Bangka Belitung, BKD Pemkab Kuantan Sengingi dan PNS dilingkungan Deputi Pengendalian Kepegawaian.

Diklat yang diselenggarakan di Kedeputian Bidang Informasi Kepegawaian BKN dilaksanakan mulai tanggal 21 Mei sampai dengan tanggal 29 Mei 2008 dengan fasilitator pelatihan berasal dari para instruktur baik pejabat struktural dan pranata Komputer dengan metode pembelajaran seperti ceramah, tanya jawab studi kasus, simulasi, praktek dan observasi. Peserta akan memperoleh materi pembelajaran diantaranya :
1. Situs BKN
2. Komputer Perkantoran
3. Dasar-dasar Peraturan Kepegawaian
4. Sistem Aplikas Pelayanan Kepegawaian (SAPK)
5. Jaringan Informasi Kepegawain
6. Dan materi pembelajaran lain yang terkait.
sumber : http://www.bkn.go.id
on

Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)

Lebih lanjut dikatakan, Jawa Timur merupakan Provinsi kelima yang menerapkan KPE, menyusul empat provinsi lain, yakni Kaltim, DKI Jakarta, Sumatera Utara dan Nangroe Aceh Darussalam. „Setelah Jatim, Provinsi Kepulauauan Riau segera menyusul,“ ujar Menteri menambahkan.

Dalam sambutannya, Menpan juga mengungkapkan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan biaya untuk merealisasikan program ini. Hal ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan perbankan, khususnya bank daerah setempat. „Jadi semua pihak yang terkait dalam penerapan KPE ini semua diuntungkan,“ ujarnya.

Dijelaskan, dengan KPE, maka data kepegawaian menjadi lebih akurat, dan menutup peluang terjadinya nomor identitas ganda. KPE ini juga memiliki multifungsi, karena juga bisa untuk melakukan transaksi seperti pembayaran rekening, penarikan uang tunai, bahkan kartu kredit.

Menurut Sekjen Depdagri, Diah Anggraheni, KPE juga memudahkan PNS dan keluarganya untuk mengakses berbagai kebutuhan, seperti Askes, Taspen, Bapertarum dan sebagainya.
on

Hasil Konversi Nomor Induk Pegawai (NIP)

Dari hasil konversi ini ditemukan berbagai permasalahan, antara lain tanggal lahir tidak sesuai dengan SK Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada saat diangkat menjadi CPNS, ejaan nama yang salah, kesalahan pengetikan pada data awal CPNS, TMT CPNS yang semuanya ini berdampak terhadap keuangan negara. Dari 38.728 perbaikan data PNS yang disampaikan oleh instansi Pusat dan Daerah ke BKN antara lain 15.252 orang diantaranya adalah perbaikan nama PNS, 11.418 orang perbaikan tanggal lahir, 4.501 orang perbaikan TMT CPNS, beda jenis kelamin sejumlah 3.769 orang dan perbedaan unit kerja 2.916 orang. Sesuai dengan Peraturan Kepala BKN Nomor 20 tahun 2008 tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE), maka NIP yang baru ini dijadikan Single Identification Number PNS pada KPE.



Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
Dra. Masni Rani Mochtar MSi.

Sumber:http://www.bkn.go.id
on

MenePAN membuka Rapat Koordinasi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2009

Sedangkan tujuan Rakor ini menurut Ramli adalah untuk; Pertama, menyamakan persepsi perencanaan kebutuhan pegawai dalam rangka membangun birokrasi yang tepat, efektif, efisien dan produktif. Kedua, agar setiap instansi memiliki jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai kebutuhan akan tugas dan fungsi organisasi. Ketiga, Mengupayakan pelaksanaan pengadaan CPNS dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, obyekltif, bebas KKN, tidak diskriminatif, dan akuntabel untuk memperoleh sumber daya menusia yang kompeten, serta waktu pelaksanaan pengadaan CPNS yang tepat waktu, sejalan dengan siklus APBN dan APBD.

Rakor ini diikuti oleh seluruh pejabat Pembina kepegawaian dari instansi pusat dan daerah dan berlangsung selama sehari dengan Tema Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kompetensi (Humas Menpan).
on

Tiga Jalur Pengadaan PNS Tahun 2009

Sedangkan untuk Sekretaris Desa, lanjut Menteri, tahun 2009 ini formasinya ditetapkan 9.927. Jumlah itu juga merupakan pemenuhan formasi yang telah diisi sejak 2005 – 2008 sebanyak 36.094.

Lebih lanjut dikatakan, dari jalur pelamar umum, secara nasional diprioritaskan untuk memenuhi kekurangan tenaga kependidikan, kesehatan, dan tenaga teknis yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja dengan maksud mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Tenaga dimaksud antara lain penyuluh pertanian, penyuluh KB, tenaga penegakan hukum (jaksa dan hakim), tenaga teknis dalam rangka memenuhi standar internasional, instruktur pelatihan. ”Selain itu juga untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada daerah-daerah pemekaran dan perbatasan,” tambah Menteri.Image

Menpan menekankan, proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus dilakukan dengan benar sehingga jumlah dan komposisi di masing-masing unit kerja dapat sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan organiasi secara efisien dan efektif.

Untuk mewujudkan hal itu, maka usulan formasi harus didasarkan pada analisis kebutuhan riil organisasi dan beban kerja serta analisis kekuatan riil pegawai. Selain itu, pelaksanaan pengadaan PNS harus berdasarkan prinsip transparansi, obyektif, tidak diskriminatif dan akuntabel guna mendapatkan PNS yang kompeten sesuai tugas-tugas jabatan. Dalam menjaring putra-putri terbaik bangsa agar melalui iklan secara luas, dan pelaksanaannya tepat waktu sesuai siklus anggaran.

Menteri juga menekankan agar instansi pemerintah membangun sistem pengolahan formasi dengan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi database formasi yang dapat mempercepat proses usulan, sehingga dapat mewujudkan kecepatan dalam pengolahan formasi sebagai usul dapat segera disampaikan.

Sesuai dengan amanat PP No. 48/2005 jo PP No. 43/2007 dan PP No. 45/2007, Menpan menegaskan perlunya segera diselesaikan pemberkasan terhadap tenaga honorer dan sekretaris desa yang belum diselesaikan pada tahun 2009.

Deputi SDM Aparatur Kementerian Negara PAN, Ramli E. Naibaho ketika menutup Rakor antara lain mengatakan, pengadaan OPNS harus tetap dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, yakni diumumkan secara luas melalui media massa. Selain itu juga tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan suku, agama, asal, ras dan lainnya. Juga harus obyektif, di mana hasil ujian diolah dengan komputer tanpa internvensi manusia, dan diselenggarakan bekerjasama dnegan perguruan tinggi negeri, bebas KKN. (HUMAS MENPAN)