Rabu, 05 Agustus 2009

on

Bank Lampung Bayar Gaji PNS lewat Kartu Elektrik

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Bank Lampung menargetkan Desember 2009, pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) melalui kartu pegawai negeri sipil elektronik (KPE). Target awal, KPE diberlakukan bagi seluruh PNS yang selama ini menerima pembayaran gaji di Bank Lampung.

BKN menunjuk Bank Lampung sebagai satu-satunya pemberi layanan perbankan dalam implementasi KPE bagi seluruh PNS. Untuk itu, Bank Lampung mulai melakukan berbagai persiapan terutama terkait kesiapan sistem teknologi informasi.

KPE merupakan produk Kementerian Aparatur Negara yang akan menggantikan kartu pegawai negeri versi lama (karpeg) sebagai bukti identitas PNS. Selain itu, KPE berfungsi ganda, yakni sebagai kartu kuning, kartu tabungan perumahan (Bapertarum), ATM, kartu Tabungan Pensiunan (Taspen), kartu Asuransi Kesehatan (Askes), dan transaksi lainnya.

Melalui implementasi KPE, PNS dapat melakukan transaksi perbankan di seluruh ATM milik Bank Pembangunan Daerah (BPD) se-Indonesia. "KPE merupakan kartu serbaguna. Satu kartu yang diintegrasikan dengan berbagai fasilitas tambahan untuk beragam keperluan," kata Direktur Utama Bank Lampung, Syamsu Rizal, Senin (4-5).

Identitas KPE adalah data kepegawaian yang memuat semua informasi mengenai PNS dan keluarganya. Nomor seri kartu ini disesuaikan dengan nomor induk pegawai (NIP) sebanyak 18 digit. Implementasi KPE ini, sekaligus penertiban data PNS yang berakibat sering terjadi kasus NIP ganda, pembayaran gaji dobel atau pembayaran gaji pegawai yang meninggal.

"Dengan mengintegrasikan KPE secara elektronik menggunakan teknologi informasi, dapat memberikan pelayanan yang cepat kepada PNS sehingga tidak memerlukan setumpuk dokumen yang harus dibawa ke mana-mana," kata Syamsu Rizal.

Pembuatan KPE dimulai dengan pengambilan foto dan sidik jari masing-masing PNS, menyerahkan karpeg lama, dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau surat izin mengemudi (SIM). Selain itu, dimasukkan data tanggal pengangkatan PNS dan identitas keluarga. Data tersebut harus valid dan lengkap.

Hingga kini, instansi yang mengimplementasikan KPE adalah Pemprov DKI Jakarta, Ditjen Pajak, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Departemen Kominfo, dan Departemen Dalam Negeri. Selain itu, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Kepulauan Riau, dan Nangroe Aceh Darussalam, dan menyusul Lampung.