Kamis, 27 Agustus 2009

on

BUP Penyuluh Kehutanan 56 Tahun

Jakarta, Pelita
Batas Usia Penyuluh (BUP) kehutanan akan diperpanjang menjadi 60 tahun dari yang berlaku saat ini 56 tahun. Kebijakan tersebut diperlukan di tengah minimnya jumlah penyuluh kehutanan.
Kepala Pusat Bina Penyuluhan Kehutanan Dephut, Eka Widodo Soegiri, di Jakarta, Rabu (8/4), mengungkapkan saat ini jumlah penyuluhan kehutanan sekitar 4.000 orang dan sebagian besar memasuki masa usia pensiun.
Kalau tidak ada kebijakan perpanjangan batas usia pensiun maka dalam tiga tahun mendatang jumlah penyuluh kehutanan akan berkurang hingga 40 persen, katanya.
Saat ini batas usia pensiun penyuluh pertanian sudah 60 tahun. Sementara penyuluh kehutanan 56 tahun seperti halnya penyuluh perikanan.
Deputi Bidang Kinerja dan Perundang-undang Badan Kepegawaian Negara, Kuspriyo Murdono, menyatakan secara prinsip pihaknya setuju dengan usulan dari Departemen Kehutanan untuk memperpanjang batas usia pensiun penyuluh kehutanan.
Hal itu juga menjadi amanat dari Undang-undang Nomor 16/2006 tentang penyuluhan dimana harus ada kesetaraan diantara penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, katanya.
Menurut Kuspriyo, untuk mewujudkan perpanjangan batas usia pensiun, maka pihaknya meminta Dephut berkoordinasi dengan Departemen Pertanian dan Departemen Kelautan dan Perikanan untuk mematangkan usulan tersebut dan membawanya ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara.
Sekjen Dephut, Boen M Purnama, menambahkan penyuluh kehutanan mempunyai peran strategis untuk mendukung pencapaian kebijakan pembangunan kehutanan nasional. Untuk itu, diperlukan petugas penyuluh yang profesional dengan jumlah yang memadai.
Tugas penyuluh kehutanan juga terkait dengan pencapaian kebijakan pembangunan di sektor lain. Boen mencontohkan soal konversi energi.
Banyak produk kehutanan dengan sentuhan teknologi yang dukembangkan Badan Litbang kehutanan yang bisa dimanfaatkan sebagai pengganti minyak tanah. Disitulah penyuluh akan berperan untuk lebih memperkenalkan teknologi tersebut sehingga ketergantungan akan minyak tanah akan bisa dikurangi, katanya.
Ia menyatakan untuk mencapai jumlah petugas penyuluh kehutanan yang ideal selain terus meningkatkan rekrutmen juga mendorong anggota masyarakat menjadi penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM). Saat ini tercatat 1.800 orang sudah menjadi PKSM.
Menteri kehutanan sudah mengirimkan surat edaran kepada pemerintah daerah agar Pegawai Negeri Sipil yang direkrut untuk mengisi formasi penyuluh tetap dipertahankan.