Kamis, 27 Agustus 2009

on

Cuti Bersalin Pegawai Negeri Sipil



Dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka Pegawai Negeri Sipil setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti. Setiap pimpinan haruslah mengatur pemberian cuti sedemikan rupa sehingga tetap terjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaaan. Pegawai Negeri Sipil yang hendak menggunakan hak cutinya wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti melalui hierarki, kecuali cuti sakit.


Syarat bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan Cuti Bersalin antara lain :
Untuk persalinan anak yang pertama, kedua, dan ketiga, Pegawai Negeri Sipil wanita berhak atas cuti bersalin
Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada Pegawai Negeri Sipil wanita diberikan cuti diluar tanggungan Negara.
Lamanya cuti bersalin tersebut adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan
Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.
Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.
Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

Persyaratan Administrasinya antara lain :
Surat Pengantar dari SKPD atau Rekomendasi dari atasan langsung
Surat permohonan dari yang bersangkutan sesuai dengan lampiran VIII Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 tanggal 25 Pebruari 1977.
Foto copy SK CPNS dan SK Pangkat terakhir
Foto copy SK jabatan bagi yang menduduki jabatan
Surat Keterangan Melahirkan / Kehamilan dari Dokter / BIdan
Semua rangkap 2 (dua)

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil seperti yang disebutkan pada point kedua dalam syarat mengajukan cuti bersalin, atau yang akan melahirkan anak keempat akan diberikan Cuti di luar Tanggungan Negara, berlaku ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
Permintaan Cuti diluar Tanggungan Negara (CLTN) tidak dapat ditolak.
PNS yang menjalankan CLTN tidak dibebaskan dari jabatannya, atau dengan kata lain, jabatannya tidak dapat diisi oleh orang lain.
Tidak memerlukan persetujuan Kepala BKN.
Lamanya cuti sama dengan lamanya cuti bersalin yakni 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
Selama menjalankan CLTN tersebut tidak menerima penghasilan dari Negara dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS