Rabu, 05 Agustus 2009

on

Kartu PNS Elektronik akan Diberlakukan

BANDAR LAMPUNG (Lampost): Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung akan memberlakukan kartu PNS elektronik (KPE) untuk seluruh PNS. Namun, Pemkot harus membuat nota kesepahaman dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Sekretaris Kota Bandar Lampung Sudarno Eddi usai rapat pemberlakuan KPE di Ruang Tapis, Rabu (22-7), mengungkapkan penggunaan KPE harus diawali dengan pembuatan nota kesepahaman dengan BKN. Perjanjian tersebut bertujuan agar Pemkot bisa mendapatkan KPE dari BKN. "MoU--memorandum of understanding--akan dibuat sesegera mungkin."

Menurut Sudarno, setelah ada KPE, PNS bisa mendapatkan fungsi dari kartu tersebut. Pemkot juga akan bekerja sama dengan bank pemerintah dan bank swasta agar kartu tersebut bisa dimanfaatkan.

Rapat pembahasan KPE dihadiri Kepala Dinas Tata Kota Choiria Pandarita, Kepala Dinas Kesehatan Reihana, Kepala Inspektorat Meifina, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Khasrian Anwar, Kepala Dinas Pariwisata Fachruddin, Kepala Kantor Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat Suhadi, serta para camat.

Sudarno menambahkan pembahasan KPE akan dilanjutkan dengan melibatkan semua kepala satuan kerja perangkat daerah (SKDP). Ia meminta agar semua kepala SKPD hadir dalam pembahasan mendatang.

Sudarno menilai KPE merupakan sistem yang bagus dan sangat membantu PNS. Dengan adanya KPE, pegawai tidak perlu lagi mengambil gaji ke bendaharawan. Gaji langsung ditransfer ke rekening masing-masing.

Choiria mengusulkan agar penggunaan KPE tidak hanya melibatkan bank milik pemerintah, tapi juga bank swasta. Tidak semua pegawai mengajukan kredit ke bank pemerintah. Ada beberapa yang mengajukan kredit ke bank swasta.

Pemberlakuan KPE berdasarkan Peraturan Kepala BKN No. 7 Tahun 2008. KPE akan diberikan kepada semua PNS dan bisa berlaku setelah pegawai pensiun. KPE akan memuat data pegawai, data keluarga, jabatan, nomor induk pegawai (NIP), dan foto.

Kartu tersebut dapat membantu pelayanan kesehatan, pelayanan perumahan, pelayanan tunjangan pensiun, tabungan hari tua, pelayanan gaji, dan transaksi perbankan.

KPE baru diberlakukan di beberapa daerah sebagai proyek percontohan, seperti DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Nangroe Aceh Darussalam