Sabtu, 30 November 2013

on

Pemenang Lomba Upacara Bendera HUT Korpri

BKD Tulang Bawang Sebagai Juara I lomba Upacara Pengibaran Bendera

Jumat, 29 November 2013

on

Undangan Pengarahan Tenaga Honorer Kategori I Pemkab. Tulang Bawang

Sehubungan dengan tenaga honorer kategori I dilingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan hasil Audit Tujuan Tertentu oleh Tim ATT di Badan Kepegawaian Negara, dengan ini diminta kehadiran Saudara/i pada :
Hari                 : Selasa
Tanggal           : 3 Desember 2013
Pukul               : 8.30 WIB
Tempat           : Ruang Rapat Utama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang

Mengingat pentingnya acara dimaksud diharapkan kehadirannya tepat pada waktunya dan tanpa berwakil serta tidak diperkenankan membawa anak, suami/istri dan kerabat lainnya.

Demikian, untuk diindahkan dan diucapkan terima kasih.

Rabu, 27 November 2013

on

Pelaksanaan Sosialisasi/Workshop PP 46 Tahun 2011 di Gedung Kesenian R. A. Kartini

PELAKSANAAN SOSIALISASI /WORKSHOP Tanggal 26-28 November 2013

Sabtu, 23 November 2013

Kamis, 21 November 2013

on

PEMBINAAN KEPEGAWAIAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG



Dalam rangka pembinaan kepegawaian di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1.       Bahwa pimpinan unit organisasi diharuskan menyampaikan secara berjenjang segala informasi baik berupa Surat Edaran atau Peraturan Perundang-undangan.
2.       Bahwa pimpinan unit kerja secara berjenjang bertanggung jawab atas kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan organisasinya.
3.       Bahwa untuk keadaan Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja lebih dari 2 (dua) hari, apabila terpenuhi syaratnya, terdapat hak Pegawai Negeri Sipil untuk diberikan cuti;
4.       Bahwa izin tidak masuk kerja selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) hari tidak diatur oleh peraturan, namun demikian hal tersebut harus dijadikan pertimbangan oleh atasan langsung Pegawai Negeri Sipil untuk mengurangi hak jumlah hari cuti tahunannya.
5.       Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, termasuk yang tidak mempunyai Surat Izin Cuti, apabila terpenuhi ketentuan atas pelanggarannya dijatuhkan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

on

SURAT EDARAN NOMOR 850/ 667 /III.3/TB/2013


SURAT EDARAN
NOMOR  850/ 667 /III.3/TB/2013
TENTANG
PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1.       Salah satu keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani setelah bekerja selama jangka waktu tertentu adalah cuti Pegawai Negeri Sipil.
2.       Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup unit organisasi yang dipimpinnya sehingga setiap pimpinan harus mengatur pemberian cuti sedemikian rupa agar tetap terjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan kegiatan dan pelayanan.  Pemberian cuti untuk waktu yang sama maksimal 5% (lima persen) dari kekuatan pegawai yang berada dalam lingkungannya.
3.       Pegawai Negeri Sipil yang hendak menggunakan hak cutinya wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti secara berjenjang.
4.       Apabila kepentingan dinas mendesak, Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar dan cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja dan sisa jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
5.       Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, termasuk yang tidak mempunyai Surat Izin Cuti, apabila terpenuhi ketentuan atas pelanggarannya dijatuhkan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6.       Untuk menjaga kewibawaan Pemerintah, bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin cuti pada saat bepergian di waktu cutinya yang saat itu merupakan hari kerja dan waktu jam kerja diharuskan membawa Surat Izin Cuti yang diberikan.
7.       Jenis-jenis cuti, syarat-syarat permintaan izin cuti, jadwal penyampaian permintaan izin cuti, contoh surat pengantar usul cuti dan blanko/surat permintaan cuti sebagaimana dalam lampiran Surat Edaran ini.
8.       Permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil diajukan setelah atasan langsungnya memberi catatan pada surat permintaan cuti dan secara berjenjang pimpinan unit organisasi berdasarkan catatan dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan cuti menyampaikan kepada Bupati Tulang Bawang melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.  Pejabat Kepegawaian (pejabat yang menangani cuti di Badan Kepegawaian Daerah) memberi catatan yang diperlukan pada blanko/ surat permintaan cuti (Catatan Pejabat Kepegawaian) sebagai pertimbangan bagi pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk membuat Keputusan.  Untuk memperjelas proses pemberian izin cuti dilampirkan contoh dalam Surat Edaran ini.
9.       Apabila didalam melaksanakan Surat Edaran ini mengalami kesulitan, agar menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang Bawang cq. Bidang Pembinaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai.
Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.


BUPATI TULANG BAWANG,

dto.


Ir. HANAN A. ROZAK, M.S.

Tembusan:
1.      Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2.      Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3.      Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4.      Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
5.      Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

on

PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG



I.          JENIS-JENIS CUTI
1.      CUTI TAHUNAN
a.  Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus berhak cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.  Lamanya cuti tahunan yang tidak diambil tahun sebelumnya dapat diambil pada tahun berjalan untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja.  Lamanya cuti tahunan yang tidak  diambil 2 (dua) tahun atau lebih sebelumnya dapat diambil pada tahun berjalan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja.
b. Lamanya cuti tahunan dikurangi dengan cuti bersama yang jumlahnya ditentukan Keputusan Pemerintah.
c.    Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi yang mendapat liburan tidak berhak atas cuti tahunan.
2.      CUTI BESAR
a.  Pegawai Negeri Sipil yang bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus menerus berhak cuti besar selama 3 (tiga) bulan dan apabila diambil kurang dari 3 (tiga) bulan, maka sisa cuti besarnya hapus.
b.    Cuti besar dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban agama, misal menunaikan ibadah haji.
c.  Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan cuti besar tidak berhak menerima tunjangan jabatan.
3.      CUTI SAKIT
 a.   Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari harus memberitahukan kepada atasannya baik secara tertulis maupun dengan pesan dengan perantaraan orang lain.
 b.  Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
 c.  Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu.  Apabila berdasarkan hasil pengujian yang bersangkutan belum sembuh, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit.
 d. Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1,5 (satu setengah) bulan.
 e.  Pegawai Negeri Sipil yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya berhak atas cuti sakit sampai sembuhnya.
4.      CUTI BERSALIN
a.  Pegawai Negeri Sipil wanita berhak cuti bersalin untuk persalinan kesatu, kedua dan ketiga selama 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) sesudah persalinan.
b.    Pegawai Negeri Sipil wanita yang akan bersalin untuk keempat kali dan seterusnya dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara atau dapat menggunakan cuti besar apabila memiliki hak atas cuti besar.
5.      CUTI KARENA ALASAN PENTING
a.   Pegawai Negeri Sipil berhak atas cuti karena alasan penting untuk paling lama 2 (dua) bulan, dan diberikan hanya untuk waktu yang diperlukan saja.
b.   Cuti karena alasan penting digunakan karena menurut ketentuan hukum Pegawai Negeri Sipil harus mengurus hak-hak atas ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia dan untuk melangsungkan perkawinan yang kesatu.
6.      CUTI DILUAR TANGGUNGAN NEGARA
a.    Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus menerus karena alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti diluar tanggungan Negara untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
b. Selama menjalankan cuti diluar tanggungan Negara, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan masa kerjanya tidak diperhitungkan.

II.       SYARAT-SYARAT PERMINTAAN IZIN CUTI

 1.   Tidak sedang menjalani hukuman disiplin.
 2.   Surat Pengantar dari Pimpinan Unit Organisasi.
 3.  Salinan Surat Keputusan Jabatan Terakhir.
 4.   Salinan Surat Pembayaran Ibadah Haji/Umroh/Keagamaan (untuk Cuti Besar).
 5.   Surat Keterangan Sakit dari dokter/ dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan/ bidan (untuk Cuti Sakit atau Cuti Bersalin).

III.    JADWAL PERNYAMPAIAN PERMINTAAN IZIN CUTI

Penyampaian permintaan izin cuti diajukan:

1.     Tiga bulan sebelumnya bagi cuti diluar tanggungan Negara.

2.      Dua bulan sebelumnya bagi:
a.   permintaan cuti yang dijalankan di luar negeri, kecuali cuti besar untuk keperluan agama.
b.   permintaan cuti diluar tanggungan Negara, kecuali untuk persalinan keempat dan
     seterusnya.
c.   permintaan cuti bagi pejabat struktural Eselon II.
d.   permintaan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional dan Fungsional Umum 
     Golongan/Ruang IV/c ke atas.

3.     Satu setengah bulan sebelumnya bagi:
a.    permintaan cuti bagi Pejabat Struktural Eselon III yang berada di lingkup Sekretariat
     Daerah dan Camat.
b.    permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional dan Fungsional Umum 
     Golongan/Ruang IV/b.

4.      Satu bulan sebelumnya bagi:
a.    permintaan cuti bagi Pejabat Struktural Eselon III ke bawah, kecuali yang berada di 
     lingkup Sekretariat Daerah dan Camat.
b.    permintaan cuti bagi Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional dan Fungsional Umum 
     Golongan/Ruang IV/a ke bawah.

Rabu, 20 November 2013

on

Persyaratan Izin Belajar

  1. Permohonan izin belajar dari ybs ke Kepala Unit Kerja
  2. Rekomendasi dari Kepala Unit Kerja ke Bupati cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan untuk penerbitan surat Izin belajar
  3. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa ybs tidak akan menuntut Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, dan apabila ijazah yang diperoleh nantinya bertentangan dengan ketentuan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor : 257/DT/I/2002 tentang akademik yang tidak diakui oleh pemerintah (bermeterai Rp. 6.000,-)
  4. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) yang telah dilegalisir
  5. Fotocopy DP3 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir
  6. Fotocopy SK CPNS (80%) yang telah dilegalisir
  7. Fotocopy SK PNS (100%) yang telah dilegalisir
  8. Fotocopy SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisir
  9. Fotocopy Kartu Pegawai (KARPEG) yang telah dilegalisir
  10. Fotocopy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir
  11. Daftar Riwayat Hidup
  12. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Inspektorat
  13. Surat Keterangan tidak menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dari BKD
  14. Surat Pernyataan bahwa biaya pendidikan ditanggung oleh PNS ybs.
  15. Surat Pernyataan dari ybs bahwa pendidikan yang diikuti dilaksanakan diluar jam kerja tidak mengganggu pekerjaan atau tugas sehari-hari.
  16. Surat Pernyataan bahwa ybs belum melaksanakan belajar (kuliah) bermeterai Rp. 6.000,-

Selasa, 19 November 2013

on

KPE Rusak atau Hilang

Apabila Kartu Pegawai Elektronik Anda hilang atau rusak, segera lakukan hal berikut :
  1. Melaporkan ke Bank Lampung untuk memblokir KPE yang berfungsi sebagai ATM (untuk kasus KPE hilang).
  2. Segera menghubungi Kepolisian terdekat untuk membuat  laporan kehilangan. (untuk kasus KPE hilang).
  3. Segera ke BKD untuk mengajukan perbaikan/penggantian KPE.

Persyaratan Perbaikan KPE Rusak :
  1. Bukti KPE rusak untuk dikirim ke BKN.
  2. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai (SK 80%)
  3. SK Konversi NIP 18 Digit (bila sebelumnya memiliki NIP 9 Digit).
Persyaratan Penggantian KPE Hilang :
  1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian.
  2. Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai (SK 80%)
  3. SK Konversi NIP 18 Digit (bila sebelumnya memiliki NIP 9 Digit).
on

PERSYARATAN MUTASI ANTAR UNIT ORGANISASI (Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang)



1.      SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PINDAH SECARA TERTULIS DARI PIMPINAN SATUAN KERJA PNS YANG BERSANGKUTAN;
2.      SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PINDAH SECARA TERTULIS DARI PIMPINAN SATUAN KERJA YANG DITUJU;
3.      SURAT PERMOHONAN PINDAH DARI PNS YANG BERSANGKUTAN;
4.      FOTO COPY SAH SK PANGKAT AWAL DAN AKHIR;
5.      FOTO COPY SAH DP-3 DUA TAHUN TERAKHIR;
6.      FOTO COPY SAH KARTU PEGAWAI;
7.      FOTO COPY SAH IJAZAH TERAKHIR.

on

PERSYARATAN MUTASI MASUK (Mutasi Dari Daerah Lain)



1.      SURAT PENAWARAN MUTASI ALIH TUGAS DARI GUBERNUR LAMPUNG;
2.      SURAT PERMOHONAN PINDAH DARI PNS YANG BERSANGKUTAN;
3.      SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN DARI PIMPINAN INSTANSI PNS YANG BERSANGKUTAN;
4.      SURAT PERNYATAAN DARI SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH DARAH/KOTA ASAL TENTANG :
a.    TIDAK SEDANG DALAM PROSES ATAU MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN DAN ATAU PROSES PERADILAN;
b.    TIDAK SEDANG SANGKUT PAUT HUTANG PIUTANG DENGAN PIHAK BANK DAN ATAU PIHAK LAINNYA;
c.    TIDAK SEDANG MENJALANI PENDIDIKAN DAN ATAU TUGAS BELAJAR.
5.      FOTO COPY SAH SK PANGKAT AWAL DAN AKHIR;
6.      FOTO COPY SAH DP-3 DUA TAHUN TERAKHIR;
7.      FOTO COPY SAH KARTU PEGAWAI;
8.      FOTO COPY SAH IJAZAH TERAKHIR;
9.      JIKA PINDAH MENGIKUTI SUAMI, MELAMPIRKAN :
a.    FOTO COPY SAH SURAT NIKAH
b.    FOTO COPY SAH SURAT KEPUTUSAN PINDAH SUAMI DAN ATAU KETERANGAN DOMISILI SUAMI DARI LURAH DAN DISAHKAN OLEH CAMAT SETEMPAT.

on

PERSYARATAN MUTASI KELUAR (Mutasi Ke Daerah Lain)



1.      SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PINDAH SECARA TERTULIS DARI PIMPINAN SATUAN KERJA;
2.      SURAT PERMOHONAN PINDAH DARI PNS YANG BERSANGKUTAN;
3.      FOTO COPY SAH SK PANGKAT AWAL DAN AKHIR;
4.      FOTO COPY SAH DP-3 DUA TAHUN TERAKHIR;
5.      FOTO COPY SAH KARTU PEGAWAI;
6.      FOTO COPY SAH IJAZAH TERAKHIR;
7.      FOTO COPY SK JABATAN TERAKHIR;
8.      JIKA PINDAH MENGIKUTI SUAMI, MELAMPIRKAN :
a.    FOTO COPY SAH SURAT NIKAH
b.    FOTO COPY SAH SURAT KEPUTUSAN PINDAH SUAMI DAN ATAU KETERANGAN DOMISILI SUAMI DARI LURAH DAN DISAHKAN OLEH CAMAT SETEMPAT.

on

SYARAT KENAIKAN GAJI BERKALA



1.      SURAT PENGANTAR
2.      SK PANGKAT TERAKHIR
3.      DP3 TAHUN TERAKHIR


* Persyaratan untuk KGB pertamakali, selanjutnya otomatis (tidak perlu persyaratan lagi)
on

SYARAT KENAIKAN PANGKAT TUGAS BELAJAR



1.      SURAT PENGANTAR
2.      SK CPNS (80%)
3.      SK PNS (100%)
4.      SK PANGKAT TERAKHIR
5.      KARPEG
6.      IJAZAH TERAKHIR
7.      TRANSKRIP NILAI
8.      SK/SPT TUGAS BELAJAR
9.      DP-3 2 TAHUN TERAKHIR
10.  SK MUTASI (Bagi Yang Pindah Tempat Tugas)
11.  SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS DARI KEPALA SATKER/ATASAN

on

SYARAT KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH



1.        SURAT PENGANTAR
2.        SK CPNS (80%)
3.        SK PNS (100%)
4.        SK PANGKAT TERAKHIR
5.        KARPEG
6.        IJAZAH TERAKHIR
7.        TRANSKRIP NILAI
8.        SURAT TANDA LULUS DINAS PENYESUAIAN IJAZAH (STLUD)
9.        DP-3 2 TAHUN TERAKHIR
10.    SURAT PERNYATAAN URAIAN TUGAS
11.    SK MUTASI (Bagi Yang Pindah Tempat Tugas)
12.    SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS DARI KEPALA SATKER/ATASAN
13.    SURAT IJIN BELAJAR

on

SYARAT KENAIKAN PANGKAT STRUKTURAL



1.      SURAT PENGANTAR
2.      SK CPNS (80%)
3.      SK PNS (100%)
4.      SK PANGKAT TERAKHIR
5.      SK JABATAN (Minimal 1 Tahun Dalam Eselon Terakhir)
6.      SPP (Surat Pernyataan Pelantikan Sesuai SK Jabatan)
7.      KARPEG
8.      IJAZAH TERAKHIR
9.      TRANSKRIP NILAI (Bagi Yang Memiliki Ijazah Baru)
10.  DP-3 2 TAHUN TERAKHIR
11.  STLUD TK. I/ADUM/IJAZAH S-1 (Bagi Yang Pindah Golongan II/d Ke III/a)
12.  STLUD TK. II/SPAMA/IJAZAH S-2 (Bagi Yang Pindah Golongan III/d Ke IV/a)
13.  SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS DARI KEPALA SATKER/ATASAN

on

SYARAT KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL



1.      SURAT PENGANTAR
2.      SK CPNS (80%)
3.      SK PNS (100%)
4.      SK PANGKAT TERAKHIR
5.      PAK (Penilaian Angka Kredit)
6.      KARPEG
7.      IJAZAH TERAKHIR
8.      TRANSKRIP NILAI (Bagi Yang Memiliki Ijazah Baru)
9.      SK JABATAN FUNGSIONAL (Untuk Yang Pertama Kali Diangkat Dalam Jabatan Fungsional)
10.  DP-3 2 TAHUN TERAKHIR
11.  SK MUTASI (Bagi Yang Pindah Tempat Tugas)
12.  SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS DARI KEPALA SATKER/ATASAN

on

SYARAT KENAIKAN PANGKAT REGULER



1.      SURAT PENGANTAR
2.      SK CPNS (80%)
3.      SK PNS (100%)
4.      SK PANGKAT TERAKHIR
5.      KARPEG
6.      IJAZAH TERAKHIR
7.      TRANSKRIP NILAI (Bagi Yang Memiliki Ijazah Baru)
8.      DP-3 2 TAHUN TERAKHIR
9.      STLUD TK. I/ADUM/IJAZAH S-1 (Bagi Yang Pindah Golongan II/d Ke III/a)
10.  STLUD TK. II/SPAMA/IJAZAH S-2 (Bagi Yang Pindah Golongan III/d Ke IV/a)
11.  SK MUTASI (Bagi Yang Pindah Tempat Tugas)
12.  SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS DARI KEPALA SATKER/ATASAN

Minggu, 17 November 2013

on

Kumpulan Peraturan Kepegawaian

Kumpulan Peraturan Kepegawaian, Silahkan didownload pada link berikut :


--== Under Constructions ==--