Kamis, 21 November 2013

on

SURAT EDARAN NOMOR 850/ 667 /III.3/TB/2013


SURAT EDARAN
NOMOR  850/ 667 /III.3/TB/2013
TENTANG
PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 01/SE/1977 Tentang Permintaan dan Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:
1.       Salah satu keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani setelah bekerja selama jangka waktu tertentu adalah cuti Pegawai Negeri Sipil.
2.       Pimpinan unit organisasi bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup unit organisasi yang dipimpinnya sehingga setiap pimpinan harus mengatur pemberian cuti sedemikian rupa agar tetap terjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan kegiatan dan pelayanan.  Pemberian cuti untuk waktu yang sama maksimal 5% (lima persen) dari kekuatan pegawai yang berada dalam lingkungannya.
3.       Pegawai Negeri Sipil yang hendak menggunakan hak cutinya wajib mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti secara berjenjang.
4.       Apabila kepentingan dinas mendesak, Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalankan cuti tahunan, cuti besar dan cuti karena alasan penting dapat dipanggil kembali bekerja dan sisa jangka waktu cuti yang belum dijalankan tetap menjadi hak Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
5.       Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah, termasuk yang tidak mempunyai Surat Izin Cuti, apabila terpenuhi ketentuan atas pelanggarannya dijatuhkan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6.       Untuk menjaga kewibawaan Pemerintah, bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberikan izin cuti pada saat bepergian di waktu cutinya yang saat itu merupakan hari kerja dan waktu jam kerja diharuskan membawa Surat Izin Cuti yang diberikan.
7.       Jenis-jenis cuti, syarat-syarat permintaan izin cuti, jadwal penyampaian permintaan izin cuti, contoh surat pengantar usul cuti dan blanko/surat permintaan cuti sebagaimana dalam lampiran Surat Edaran ini.
8.       Permintaan cuti Pegawai Negeri Sipil diajukan setelah atasan langsungnya memberi catatan pada surat permintaan cuti dan secara berjenjang pimpinan unit organisasi berdasarkan catatan dari atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan cuti menyampaikan kepada Bupati Tulang Bawang melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah.  Pejabat Kepegawaian (pejabat yang menangani cuti di Badan Kepegawaian Daerah) memberi catatan yang diperlukan pada blanko/ surat permintaan cuti (Catatan Pejabat Kepegawaian) sebagai pertimbangan bagi pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk membuat Keputusan.  Untuk memperjelas proses pemberian izin cuti dilampirkan contoh dalam Surat Edaran ini.
9.       Apabila didalam melaksanakan Surat Edaran ini mengalami kesulitan, agar menghubungi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tulang Bawang cq. Bidang Pembinaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai.
Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.


BUPATI TULANG BAWANG,

dto.


Ir. HANAN A. ROZAK, M.S.

Tembusan:
1.      Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
2.      Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3.      Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4.      Inspektur Kabupaten Tulang Bawang;
5.      Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.